Minggu, 16 Juli 2017

Nepotisme yang tak Kolusi

          Dalam interaksi sehari-hari, masyarakat Indonesia seolah tidak pernah terlepas dari kegiatan penyimpangan, tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur seolah-olah sudah menjadi sego jangan disekitar kita, baik di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja terlebih di lingkungan birokrasi pemerintah.
            Dalam kenyataannya, kejadian semacam itu banyak kita jumpai di sana sini, ingin masuk perusahaan kalau tidak ada orang yang dikenal di dalamnya bisa dipastikan tidak akan bisa masuk kecuali dengan menggunakan media pelicin berupa uang, rangkaian proses perekrutan pegawai berupa tes, wawancara dan lain sebagainya hanya bersifat formalitas belaka, masuk sekolah bonafid, banyak yang mengandalkan kongkalikong antara pihak penyelenggara dengan orang tua, jika ada rekan, teman, sahabat atau saudara didalamnya, dapat dipastikan akan dengan lancer masuk didalamnya. Dan masih banyak praktik-praktik serupa lainnya.
            Berbagai pihak sudah merasa terbiasa dengan praktek demikian, kalau tidak menginginkan keluar uang dalam rangka kolusi dengan menyogok petugas, berarti harus memanfaatkan kecurangan lainnya yaitu nepotisme, hal itu ditempuh jika terdapat beberapa orang terdekat di obyek yang dituju. Dalam artian meninggalkan kolusi dan beralih ke praktek nepotisme.
            Hal demikian ditempuh demi dan untuk kepentingan masing-masing, karena jika pilihan itu tidak diambil, maka tujuan-tujuan dari kedua belah pihakpun tidak akan tercapai, ibarat kata menjalankan praktek simbiosis mutualisme yang berkonotasi negatif, sama-sama saling menguntungkan, pihak luar berharap bisa diterima dengan mudah dan pihak dalam menjalankan jabatannya demi mendapatkan ceperan dari pihak luar selain gaji pokok, jadi ada transaksi setuju sama setuju didalamnya.
            Pertanyaan mengemuka, mengapa alternatifnya hanya dua?, kolusi atau nepotisme. mengapa tidak dimunculkan pilihan berganda lainnya, dengan kompetensi misalnya, atau dengan kejujuran serta loyalitas yang solid, komitmen yang tinggi juga bisa dimasukkan dalam daftar berikutnya, tapi lagi-lagi masyarakat lebih banyak yang memilih dengan pembatasan alternative dua diatas, karena apa?, karena hanya ada satu jawabannya, tidak mau sulit dan susah menjalani prosesnya, enggan mengasah kemampuan yang mungkin juga banyak mengeluarkan upaya, daya, waktu dan dana. maunya instan, mudah, ekonomis, tidak keluar keringat dan tidak ribet.
            Kalau sudah demikian, sangat sulit rasanya mengentaskan negeri ini dari praktik menyimpang, kebiasaan ini seolah sudah mendarah daging pada semua lapisan masyarakat. Butuh komitmen bersama untuk menghilangkan praktek tidak terpuji ini, kalau semua bisa berkooperasi dengan baik, maka kemurnian perbuatan serta kebersihan tindakan merupakan sebuah keniscayaan. Wallahua’lam.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar